TRENINFO.ID – Kamboja telah menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat dengan Thailand di tengah pertempuran perbatasan yang telah memasuki hari ketiga dan menewaskan sedikitnya 32 orang. Seruan ini disampaikan oleh Duta Besar Kamboja untuk PBB dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB yang digelar secara tertutup pada Jumat (25/7/2025) malam di New York, seperti dilansir The Guardian.
Bentrokan ini menjadi yang paling berdarah dalam lebih dari satu dekade, dengan 19 korban jiwa di Thailand dan 13 di Kamboja. Kekerasan ini juga telah menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi. Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan sekitar 138.000 orang telah dievakuasi dari wilayah perbatasan, sementara pihak berwenang Kamboja menyebutkan lebih dari 23.000 warganya juga telah meninggalkan daerah dekat perbatasan. Bentrokan ini dipicu oleh sengketa perbatasan yang telah berlangsung selama lebih dari satu abad.
Menanggapi situasi ini, Duta Besar Thailand untuk PBB, Cherdchai Chaivaivid, mendesak Kamboja untuk menghentikan semua permusuhan dan melanjutkan dialog dengan itikad baik. Sekretaris Jenderal PBB juga menyerukan penahanan diri maksimal dari kedua belah pihak.
Malaysia, yang saat ini memimpin ASEAN, telah menawarkan diri sebagai mediator dan meminta kedua pihak untuk segera menahan diri. Amerika Serikat dan Tiongkok turut menyatakan keprihatinan terhadap meningkatnya kekerasan tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, sebelum pertemuan PBB berlangsung, menyatakan bahwa Bangkok terbuka untuk dialog diplomatik, baik secara bilateral maupun melalui mediasi Malaysia. “Kami siap, jika Kamboja ingin menyelesaikan persoalan ini melalui jalur diplomatik, baik secara bilateral, maupun melalui Malaysia, kami siap melakukannya. Namun sejauh ini kami belum menerima tanggapan apa pun,” ujar Nikorndej.
Perdana Menteri Thailand sementara, Phumtham Wechayachai, memperingatkan bahwa jika situasi terus memburuk, konflik ini berpotensi berkembang menjadi perang. Namun, untuk saat ini, ia menyebut bentrokan masih bersifat terbatas dan semata-mata untuk mempertahankan kedaulatan nasional.
(FTJ)
